Padang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dibutuhkan kekompakan seluruh stakeholder dalam mencapai target pembangunan 65 bendungan dalam periode 2015-2019. Demikian disampaikannya saat membuka “Seminar Nasional Bendungan Besar 2017” yang diselenggarakan Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB) atau Indonesian National Committee on Large Dams (INACOLD) di Padang (16/5). Seminar tahunan tersebut pada tahun ini mengusung tema ”Bendungan sebagai Infrastruktur Pengendali Banjir dan Kekeringan”.
Ditambahkannya, meski sebagian kalangan bersikap pesimis, namun Kementerian PUPR tetap optimis bahwa target tersebut dapat tercapai dengan dukungan KNIBB sebagai kumpulan ahli bendungan yang terlibat langsung mulai dari desain, penggenangan (impounding) hingga kelaikan pengoperasian bendungan yang melalui proses sertifikasi dari Komisi Keamanan Bendungan (KKB) yang anggotanya merupakan anggota KNIBB. Oleh karenanya, Menteri Basuki meminta KNIBB terus meningkatkan kompetensi anggotanya tidak hanya dalam merencanakan dan membangun bendungan, tetapi juga dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan bendungan.
“Pembangunan bendungan tidak sederhana. Diperlukan tenaga ahli yang terlibat harus memiliki sertifikat keahlian, tidak cukup Sarjana atau Doktor di bidang Teknik Sipil saja”kata Menteri Basuki.
Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, para senior Kementerian PUPR, Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Staf Ahli Menteri PUPR bidang Keterpaduan Pembangunan Adang Saf Ahmad, Ketua KNIBB Hari Suprayogi, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Maryadi Utama, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah III Syaiful Anwar, serta pejabat tinggi pratama Kementerian PUPR dan Direksi BUMN Karya.
Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar yakni mencapai 3,9 triliun m3/tahun dengan potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 75.000 MegaWatt (MW) yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Dari jumlah tersebut baru sekitar 691,3 miliar m3/tahun sumber daya air yang telah dikelola dengan baik. Artinya masih terdapat 3,2 triliun m3/tahun atau sekitar 80 persen yang belum dimanfaatkan untuk menunjang sektor pertanian, air baku perkotaan dan industri, pembangkit energi listrik dan pariwisata.
Selain itu, potensi SDA tersebut bila tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan banjir dan longsor pada saat musim hujan dan kekeringan saat terjadi musim kemarau. "Kita harus tetap waspada dan siaga dalam menghadapi berbagai bencana yang terjadi. Dalam hal ini, peran bendungan sebagai penampung air pada musim penghujan dan menyuplai air pada musim kemarau perlu dioptimalkan," tuturnya.
Tujuh Bendungan Telah Selesai
Dalam kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan meliputi pembangunan lanjutan 16 bendungan yang belum selesai pada 2014 dan 49 bendungan baru. Hingga akhir 2019, ditargetkan selesai pembangunannya 29 bendungan dan akan menambah tampungan air sebanyak 2 miliar m3.
“Kita punya 230 bendungan yang mencukupi bagi 11 persen layanan lahan irigasi seluas 7,2 juta ha. Air irigasi dari bendungan dapat mengairi lahan sawah sepanjang tahun, sehingga pola tanam bisa dua kali dalam setahun. Sementara bila sumber air dari tadah hujan hanya mampu satu kali setahun. Pembangunan 65 bendungan yang tengah dilakukan adalah untuk meningkatkan luas lahan irigasi yang mendapat suplai air dari bendungan menjadi 19 persen sehingga meningkatkan jumlah dan hasil panen sehingga mendukung ketahanan pangan nasional.”jelas Menteri Basuki.
Sampai dengan tahun 2016 telah diselesaikan pembangunan 7 (tujuh) bendungan, yaitu Bendungan Rajui, Bendungan Jatigede, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Titab, Bendungan Paya Seunara, dan Bendungan Teritib. Sementara itu, pada 2017 ditargetkan tambahan tiga bendungan selesai yaitu Bendungan Raknamo, Bendungan Tanju, dan Bendungan Marangkayu.
Pada tahun 2017 akan dibangun 9 (sembilan) bendungan baru dengan total kebutuhan dana untuk konstruksi dan supervisi sebesar Rp 18,25 triliun. Sembilan bendungan itu adalah Bendungan Rukoh di Aceh, Bendungan Way Apu di Maluku, Bendungan Baliem di Papua, Bendungan Lausimeme di Sumatera Utara, Bendungan Sidan di Bali, Bendungan Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Bendungan Komering II di Sumatera Selatan, Bendungan Bener di Jawa Tengah, dan Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur.
Seminar Nasional Bendungan Besar 2017 diadakan KNIBB selama dua hari di Padang pada 16-17 Mei 2017. Seminar Nasional ini dimaksudkan untuk bertukar informasi, pengalaman, inovasi teknologi, serta menambah wawasan baru mengenai seluk-beluk pembangunan dan pemeliharaan bendungan yang penting untuk Indonesia. Sebagai organisasi yang telah berumur 44 tahun dengan anggota yang mencapai 1.500 orang, peran KNIBB sangat diharapkan dalam menyiapkan SDM yang lebih profesional dan militan, serta tanggap terhadap ancaman bencana.
Melalui seminar ini diharapkan menjadi sebagai sarana pertukaran informasi, pengalaman, strategi, dan inovasi teknologi terbaru untuk lebih memahami perkembangan dan manajemen bendungan besar. (Ind)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar